Wakil Ketua Komisi III DPR dari fraksi Demokrat baru-baru ini memberikan pandangannya mengenai ambang batas parlemen. Menurutnya, ketentuan ini merupakan hal yang umum diterapkan di berbagai negara sebagai langkah untuk menjaga keseimbangan dalam proses demokrasi.
Dede Yusuf menjelaskan bahwa ambang batas parlemen di negara lain dapat bervariasi antara 4 hingga 7 persen. Tujuan dari penerapan sistem ini adalah untuk mencegah terlalu banyaknya partai yang beroperasi di dalam parlemen.
“Memang ambang batas parlemen adalah sebuah konsep yang ditemukan di seluruh dunia, kecuali di Finlandia yang memiliki ambang batas nol persen,” ujarnya saat berada di kompleks parlemen.
Pentingnya Ambang Batas Parlemen dalam Sistem Politik
Dede menekankan bahwa penghapusan ambang batas parlemen hanya akan menciptakan kebingungan dalam membedakan antara partai oposisi dan pendukung pemerintah. Dalam pandangannya, hal ini bisa jadi berpotensi merugikan efektivitas pengambilan keputusan politik.
“Ketika terdapat terlalu banyak fraksi, akan sulit untuk menentukan mana yang merupakan pendukung dan mana yang oposisi,” lanjutnya. Dede menyebut fenomena ini sebagai “over empowering.” Menurutnya, hal ini dapat mengarah pada ketidakjelasan dalam fungsi parlemen.
Keputusan untuk tidak menghapus ambang batas parlemen harus dipertimbangkan dengan matang. Pihak Demokrat masih dalam tahap diskusi untuk menentukan sikap resmi mengenai wacana tersebut. Dalam hal ini, mereka mengikuti semua proses yang terjadi di Komisi II DPR.
Menjaga Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu
Dede juga mencatat bahwa penghapusan ambang batas parlemen tidak menjamin bahwa suara dari partai yang terpilih akan terserap secara efektif. Menurutnya, yang lebih penting adalah bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu untuk memastikan suara mereka terdengar.
“Intinya adalah partisipasi masyarakat, bukan hanya pada pengaturan ambang batasnya. Kita pernah melihat, meskipun ada ambang batas yang rendah, jumlah suara yang terbuang tetap tinggi,” ungkapnya.
Dede mengingatkan bahwa pada pemilu 2009, meski ambang batas ditetapkan sebesar 2,5 persen, terhitung 19 juta suara menjadi sia-sia. Ini menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi lebih kompleks dari sekadar ketentuan tarif.
Proses Diskusi di Dalam Partai
Saat ini, partai Demokrat belum mengambil keputusan final terkait ambang batas parlemen. Dede mengaku bahwa mereka masih mengkaji dan berdiskusi mengenai isu ini di dalam partainya.
“Kita menguji berbagai sudut pandang dan mempertimbangkan mitra politik di dalam Komisi II DPR. Ini adalah proses demokratis yang harus dijalani,” jelasnya. Semua pihak diharapkan dapat memberikan pandangan untuk memperkaya diskusi.
Melalui pendekatan kolektif, Demokrat ingin memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik untuk semua. Dalam hal ini, pendapat dari berbagai sisi sangat penting untuk mendorong kualitas demokrasi di Indonesia.
Kesimpulan tentang Ambang Batas Parlemen
Ambang batas parlemen tetap menjadi isu penting dalam konteks politik Indonesia saat ini. Dede Yusuf berpendapat bahwa menjaga ambang batas ini adalah langkah strategis untuk memastikan efektivitas dan kelancaran fungsi legislatif.
Kepentingan untuk menjaga keseimbangan antara partai di parlemen harus menjadi prioritas. Tanpa ambang batas, kemungkinan akan terjadi fragmentasi politik yang dapat mengganggu proses pengambilan keputusan di lembaga legislatif.
Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat akan menjadi kunci dalam mengoptimalkan hasil pemilu, bukan hanya pengaturan ambang batas. Semua ini menjadi bagian dari komitmen untuk menjadikan sistem politik di Indonesia lebih sehat dan berfungsi dengan baik.
